Monday, November 28, 2011

Contoh Judul Skripsi MIPA


Contoh Judul Skripsi MIPA - Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai Contoh Judul Skripsi MIPA.Jika kemarin - kemarin saya sudah memberikan beberapa Contoh Makalah,pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi lain yaitu Contoh Judul Skripsi MIPA.

Berikut ini adalah beberapa Contoh Judul Skripsi MIPA :

Contoh Judul Skripsi Pendidikan Matematika dan IPA
  • Skripsi Efektivitas Pembelajaran Kimia Menggunakan Metode Kooperatif TAI (Teams Assisted Individualization) Dilengkapi Modul Ditinjau Dari Pencapaian Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Stoikiometri Kelas XI IPA Semester Genap SMA X
  • Skripsi Efektivitas Pendekatan Keterampilan Proses Dalam Pengajaran IPA Terhadap Prestasi Belajar Siswa SD X
  • Skripsi Hubungan Antara Minat Dan Perhatian Dengan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Pada SDN X 
  • Korelasi Antara Nilai-Nilai Religius Dan Kreativitas Siswa Dengan Prestasi Belajar Biologi Pada Ranah Kognitif
  • Studi Komparasi Pendekatan Konstruktivisme Metode Inkuiri, Demonstrasi Dan Konvensional Ditinjau Dari Prestasi Belajar Biologi Siswa
  • Penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa Terhadap Penguasaan Konsep Belajar Siswa Kelas VII 
  • Skripsi Efektivitas Metode Pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) Yang Didukung Diagram V (Ve) Dan TAI Didukung Peta Konsep Pada Materi Pokok Hukum-Hukum Dasar Kimia Dengan Memperhatikan Keingintahuan Siswa Kelas X Semester Genap SMA X
  • Skripsi Hubungan Hasil Belajar Pada Materi Virus Dengan Sikap Terhadap Kesehatan Siswa Kelas 1 SMU Negeri X
  •  Skripsi Local Search Genetic Algorithm Dalam Menyelesaikan Job Shop Scheduling Problem
  • Skripsi Penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Student Team Achievement Division (STAD) Disertai LKS Untuk Penguatan Konsep Materi Pokok Ekosistem
  • Skripsi Pengamanan Pesan Rahasia Menggunakan Algoritma Kriptografi Elgamal Atas Grup Pergandaan Zp
  • Skripsi Pengaruh Agresitivitas Dan Aktivitas Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VII Semester 2 SMP Negeri 1 X
  • Skripsi Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN X
  • Skripsi Pengaruh Metode Kooperatif (Student Team Achievement Divisions Dan Team Assisted Individualization) Yang Dimodifikasi Dengan Praktikum Dengan Memperhatikan EQ (Emotional Quotient) Siswa Terhadap Prestasi Belajar Pada Materi Pokok Penentuan δh Reaksi SMAN X
  • Skripsi Pengaruh Pembelajaran Kimia Dengan Metode Scientific Inquiry Dan Demonstrasi Dengan Memperhatikan Sikap Ilmiah Siswa Terhadap Prestasi Belajar Pada Pokok Bahasan Larutan Elektrolit Dan Non Elektrolit Siswa Kelas X Semester 2 SMA Negeri X
  • Skripsi Penyelesaian Persamaan Non-Linear Metode Biseksi Dan Metode Regula Falsi Menggunakan Cara Komputasi
  • Skripsi Prestasi Belajar Kimia Ditinjau Dari Kemampuan Verbal, Kemampuan Penalaran, Dan Kemampuan Awal Pada Sub Materi Pokok Teori Asam Basa Arrhenius Pada Siswa Kelas XI Program Ilmu Alam Semester Genap SMA X
  • Skripsi Tingkat Penguasaan Operasi Hitung Pada Bilangan Pecahan Murid Kelas VI SDN X
  • Skripsi Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Model Kooperatif Tipe STAD Dengan Pendekatan PAIKEM Pada Materi Larutan Elektrolit Dan Non Elektrolit Siswa Kelas X Semester II SMA X
  • Pengaruh Metode Pembelajaran Problem Solving Disertai Key Relation-Chart Dan Modul Ditinjau Dari Kemandirian Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Materi Pokok Stoikiometri Pada Siswa Kelas X Semester Gasal SMA Negeri X Tahun Pelajaran X
  •  Pengaruh Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Inkuiri Terhadap Kemampuan Psikomotorik Siswa Ditinjau Dari Kemampuan Kognitif Siswa SMA Tahun Ajaran X
  • Analisis Kesalahan Dalam Menyelesaikan Soal Program Linear Pada Siswa Kelas II SMA Negeri X
  • Pembelajaran Fisika Menggunakan Pendekatan Ketrampilan Proses Ditinjau Dari Kemampuan Pemahaman Konsep Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa Pada Pokok Bahasan Kinematika Gerak Lurus SMA Tahun Ajaran X
  • Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Dengan Metode Resitasi Pada Sub Pokok Bahasan Relasi Dan Fungsi Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa Kelas VIII Semester I SMP Negeri X Tahun Pelajaran X
  • Eksperimentasi Pembelajaran Interaktif Setting Kooperatif (PISK) Pada Limit Fungsi Aljabar Ditinjau Dari Aktivitas Belajar Matematika Siswa Kelas XI-IA Semester 2 SMA X Tahun Pelajaran X
Sekian dulu informasi sederhana saya mengenai Contoh Judul Skripsi MIPA.Semoga teman - teman yang sedang mencari Judul Skripsi MIPA dapat mendapatkannya pada artikel sederhana saya Contoh Judul Skripsi MIPA.

Contoh Pendahuluan Pada Tesis

Contoh Pendahuluan Pada Tesis - Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menulis mengenai Contoh Pendahuluan Pada Tesis.Saya sudah menuliskan artikel sederhana lainnya mengenai beberapa Contoh Proposal Skrispsi namun pada kesempatan kali ini saya memberikan khusus teman - teman yang mencari mengenai Contoh Pendahuluan Pada Tesis.

Berikut ini adalah sedikit Contoh Pendahuluan Pada Tesis untuk teman - tema yang sedang menulis tesis kelulusan S2.

Contoh Pendahuluan Pada Tesis

BAB  I
PENDAHULUAN


A.    Latar Belakang 
Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dewasa ini     adalah berkisar pada  upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Kecenderungan berpikir di atas dapat dipahami karena adanya perspektif sejarah pemerintahan daerah yang mengungkap mengenai penyebab keterbelengguan daerah baik secara politis maupun secara ekonomis lewat piranti hukum pemerintahan daerah, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 beserta semua peraturan pelaksanaannya. Piranti hukum itulah yang membatasi kewenangan daerah untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka menggali segala potensi ekonomi yang strategis di daerah. 
Nuralam Abdullah menyatakan bahwa dari perspektif sejarah mengungkapkan bahwa pemerintah daerah pada masa lalu sangat bergantung pada subsidi dana dari pemerintah pusat. Hasil identifikasi dan inventarisasi kemampuan keuangan daerah yang dilakukan oleh Direktur jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) menunjukkan bahwa hanya 21,92% dari 292 Daerah Tingkat II di Indonesia yang dipandang mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya. 
Ketergantungan daerah pada subsidi pemerintah pusat juga diungkapkan oleh Bagir Manan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II, tidak mencukupi untuk membiayai diri sendiri. 
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) barasal dari bantuan pemerintah pusat.  Bantuan keuangan yang besar telah memberikan kesempatan lebih besar  kepada  daerah untuk melaksanakan berbagai tugas pelayanan pada masyarakat, tetapi ketergantungan keuangan ini menimbulkan akibat penyelenggaraan otonomi daerah tidak sepenuhnya dapat berjalan, dan dilain pihak mengundang kuatnya campur tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. 
H.Tabrani Rab juga mengungkapkan data mengenai rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. Kemampuan PAD sejumlah daerah Tingkat II di seluruh Indonesia pada tahun 1993/1994 hanya sebesar 11,24 %, dan dalam perjalannya setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya proporsi bantuan Pemerintah Pusat meningkat dari 63,87 % pada tahun 1985 / 1986 menjadi 70,87 % pada tahun 1993 / 1994. 
Realitas mengenai rendahnya PAD di sejumlah daerah pada masa lalu, akhirnya  mengkondisikan daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana dari pemerintah pusat. Kondisi demikian ini pada akhirnya menjadi salah satu argumentasi  yang mendorong perlunya percepatan reformasi dalam lingkup pemerintahan, hingga ditandai dengan pembentukan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Kehadiran Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang    Nomor  25  Tahun   1999   tidak   hanya   bermaksud   mengatasi permasalahan keuangan daerah melalui pemberian kewenangan yang luas kepada daerah untuk menggali sejumlah potensi ekonomi yang ada di daerah, melainkan juga menekankan pada upaya peningkatan efesiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber keuangan dalam  rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu adanya kewenangan daerah  yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta  kewenangan bidang lain.
Kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, harus diakui sebagai suatu peluang dan sekaligus mengandung sejumlah tantangan bagi daerah yang  memiliki potensi sumber daya alam  yang melimpah ruah, sehingga  pembiayaan   pembangunan  daerah dan pengeluaran rutin mungkin  bukan permasalahan yang  serius.  Sebaliknya, bagi daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam yang memadai, persediaan anggaran pembangunan dan anggaran rutin, tentu saja akan menjadi permasalahan serius. Ketentuan tersebut juga tetap diatur pada Undang Undang pemerintahan daerah yang baru yaitu pada Pasal 14 Ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 . 
 Hasil penelitian Badan Peneliti dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri  bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada,  Syarifuddin Tayeb  menyatakan bahwa dari  292  (dua ratus sembilan puluh dua) Daerah Kabupaten yang diteliti menunjukkan rendahnya konstribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah yaitu :
  • 122 Daerah Kabupaten berkisar antara 0,53 % - 10 %
  • 86   Daerah Kabupaten berkisar antara    10 % - 20 %
  • 43   Daerah Kabupaten berkisar antara  20,1 % - 30 %
  • 17   Daerah Kabupaten berkisar antara  31,1 % - 50 %
  • 2  Daerah Kabupaten berkisar di atas   50  %

Rendahnya konstribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah, karena daerah hanya diberikan kewenangan mobilisasi sumber dana pajak dan  yang mampu memenuhi hanya sekitar 20% - 30% dari total penerimaan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan, sementara 70% - 80% didrop dari pusat.5
Selain karena persoalan kewenangan yang terbatas dalam memobilisasi sumber dana pajak dan retribusi, juga terdapat persoalan yang bersifat teknis yuridis yaitu dalam bentuk regulasi yang dijadikan dasar hukum bagi daerah untuk memungut Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari Pajak maupun dari Retribusi Daerah. Temuan penelitian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan bahwa dari 340 Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah  Kabupaten/Kota/Propinsi pada 28 Propinsi yang dievaluasi selama tiga tahun terakhir, ternyata 69 % PERDA Pajak dan Retribusi dan PERDA non Pajak dan Retribusi yang dinyatakan bermasalah. 
Menurut Agung Pambudi (Peneliti Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah) bahwa permasalahan yang menonjol pada Peraturan Daerah tersebut adalah berkisar pada masalah substansi, yaitu sekitar 42 %, dan selebihnya menyangkut masalah prinsip (10%) serta masalah teknis (17%). 
Fenomena Perda-perda bermasalah juga diungkap oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat-SMERU Research Institute bekerjasama dengan USAID dan Partnership for Economic Growth (PEG), bahwa pada tahun 2000-2001 di Sumatera sedikitnya tercatat tiga Kabupaten menerbitkan Perda yang berdampak negatif pada iklim usaha, yaitu Karo, Simalungun dan Deli Serdang. Menurut Ilyas Saad, dari SMERU Research Institute, pungutan yang paling menonjol  terjadi di Deli Serdang, yaitu sumbangan wajib untuk usaha perkebunan, retribusi hasil usaha pertambakan sebasar 20% dari harga dasar perkilogram. Retribusi izin penebangan dan pemanfaatan kayu karet sebesar Rp.1.500,- permeter kubik, dan pajak pembudidayaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebesar 20 % dari harga dasar perkilogram. Selain itu masih ada berbagai pungutan lain yang memberatkan dunia usaha, antara lain retribusi kesehatan hewan bagi setiap peternak. 
Fenomena perda-perda bermasalah sempat mengusik banyak pihak,  terutama bagi kalangan pelaku usaha. Pihak Departemen Keuangan RI telah merekomendasikan sebanyak 206 Perda untuk dicabut oleh Menteri Dalam Negeri.  Rekomendasi  itu didasarkan pada suatu kajian antar departemen dimana dinilai memberatkan pengusaha sehingga menjadi kontraproduktif  bagi  pertumbuhan ekonomi daerah. 
9 Departemen Dalam Negeri  juga mencatat sebanyak kurang lebih 7000 Perda yang dinilai tidak layak.  Perda-perda  sebanyak itu dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menimbulkan tumpang tindih dan kerancuan
Harus diakui bahwa fenomena Perda Perda bermasalah juga terjadi di daerah kabupaten/kota dalam lingkup Propinsi Sulawesi Tengah. 
Hal  ini dapat kita diketahui dari beberapa Perda kabupaten/kota yang telah  dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri antara lain :
  1. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Rumah Kost/Pemondokan.
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Komoditi
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 57 Tahun 2001 tentang Retribusi Jalan Kabupaten.
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 59 Tahun 2001 tentang Tempat Pendaratan Kapal.
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 66 Tahun 2001 tentang Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 68 Tahun 2001 tentang Penarikan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah .
Tentunya masih banyak lagi peraturan daerah yang bermasalah akan menyusul untuk dibatalkan dengan berbagai pertimbangan/alasan pembatalan.
Sekian dulu informasi sederhana saya ini,semoga teman - teman dapat Xlangkah Lebih Maju dibanding dengan teman - teman yang sedang mencari tesis.Sekian informasi saya mengenai Contoh Pendahuluan Pada Tesis.